Selasa, 17 April 2018

Hukum Industri "Hak Cipta"

| | 0 komentar

Kasus 1
Kerugian akibat software bajakan Rp12,8 T
Sindonews.com - Berdasarkan data dari riset Internasional Data Corporation (IDC) hingga April 2012 lalu melansir jumlah peredaran software bajakan di Indonesia sebesar 86 persen dengan kerugian total sekitar Rp12,8 triliun, naik sekitar 10 persen dari tahun 2011. Angka itu menempatkan Indonesia di urutan 11 dunia terkait penggunaan software palsu.

Sekretaris Jendral Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), Justisiari P. Kusumah, mengatakan, penggaran hak cipta seperti itu telah menekan potensi penerimaan pajak, devisa, dan kesempatan kerja.

“Untuk pemasukan negara, hal itu jelas berpengaruh, barang–barang ilegal yang diperjualbelikan itu lolos dari pengenaan pajak bea dan cukai,” ujarnya usai acara sosialisasi Program Mal IT Bersih di Hotel Horison Semarang, Senin (16/7/2012).

Bersama Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI), lanjut Justisiari, pada 2005 telah mengadakan survei pada 12 industri. Hasilnya, ada 124 ribu orang kehilangan pekerjaan akibat pelanggaran hak cipta.

“Pada riset lima tahun sesudahnya angka itu meningkat hampir 9 kali lipat, hal ini menggerakkan kami melakukan sosialisasi anti pembajakan dengan program Mal IT Bersih di sejumlah kota besar di Indonesia,” tambahnya.

Bersama dengan Ditjen HKI Kemenkum HAM dan Mabes Polri, dan pengelola mal, pihaknya melakukan sosialisasi mulai Juli hingga November 2012. Mulai dari; Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan hingga Makassar.

“Jika ini menjadi komitmen, maka citra mal tentu saja akan bagus, sebagai pusat perbelanjaan produk asli,” terangnya.

Pengelola Semarang Computer Center (SSC), Linda Rusnanny, menyambut baik program tersebut. Dia juga antusias ketika pihak terkait bersama–sama mensosialisasikan penggunaan software asli di SSC, lewat imbauan dan pemasangan poster.

“Namun demikian, hal ini tentu perlu adanya kesamaan persepsi dari pihak terkait, baik penjual maupun konsumennya,” sambutnya.

Kepala Sub Direktorat I Industri Perdagangan dan Investasi (Induksi) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng, AKBP Sugeng Haryanto, mengaku pihaknya rutin mengupayakan pencegahan dan penindakan atas pelanggaran seperti ini.

“Saya pikir tidak ada kendala untuk kasus seperti ini, asalkan semua pihak terkait punya persepsi yang sama, di wilayah hukum kami (Jateng), kami rutin menindak, bahkan hingga kaset dan Compact Disc (CD) bajakan,” tutupnya.

Tanggapan :
            Peraturan mengenai hak cipta di Indonesia sendiri telah ada dan diatur dalam undang undang. Kemajuan teknologi dan informasi yang semakin canggih serta di dukung dengan rasa keingin tahuan dari bangsa kita maka menimbulkan berbagai dampak, salah satunya yaitu pembajakan software yang belakangan ini marak terjadi di Negara kita.
            Angka pembajakan software di Indonesia mencapai 86% dan mengakibatkan kerugian sebesar 12,8 triliun (Berdasarkan data dari riset Internasional Data Corporation (IDC) hingga April 2012). Kasus pembajakan software tersebut termasuk ke dalam hak cipta karena melanggar aturan yang telah ditetapkan. Misalnya dengan seharusnya membayar sejumlah uang untuk memakai sebuah software, lalu karena berbagai alas an para hacker membuat sejumlah crack untuk software tersebut hingga dapat digunakan secara gratis.
            Pembajakan software tersebut sebenarnya memiliki beberapa dampak negative. Misalnya sang pemilik hak cipta dapat kehilangan pekerjaannya karena hak ciptanya dicabut akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Perangkat yang menggunakan software ‘gratisan’ tersebut sebenarnya juga lebih rentan terkena virus, karena dengan pembajakan software otomatis merusak sistem keamanan yang ada dalam software tersebut, sehingga banyak virus yang bisa masuk ke dalam perangkat tersebut dan merugikan pengguna dari perangkat tersebut.
            Mulai saat ini, alangkah baiknya kita sadar dan lebih peka terhadap pembajakan software. Karena dengan perilaku tidak bertanggung jawab ini dapat merugikan banyak pihak baik pihak yang meretas maupun pihak pengguna.  Apa salahnya membayar sejumlah harga demi kebaikan bersama?

Kasus 2
Diduga Langgar Hak Merek, Dua Pedagang Pakaian di Pusat Pasar Diadili

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sugiarty dan Sudermawaty alias Ivon, dua pedagang di Toko A.N Jalan Pusat Pasar Medan, menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (18/1/2018) atas perkara pelanggaran hak merek.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rizkie A Harahap mengatakan kasus ini bermula ketika terdakwa Sugiarty membeli pakaian tidur wanita merek Hoki & Shelia yang diproduksi di Kompleks Taman Giri Indah, Kabupaten Cipanas, Jawa Barat.

"Merek dagang tersebut diketahui merupakan milik Veronica Thalib yang telah didaftarkan ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI pada tahun 2003 dengan Nomor Pendaftaran IDM000020475," ucap Rizkie di Ruang Cakra VI PN Medan.
Setelah mendapatkan pakaian tidur wanita dengan merek tersebut, kemudian terdakwa menjualnya di Toko A.N. milik terdakwa hingga tahun 2015.

"Akibatnya dalam dua tahun terakhir (2014 dan 2015), pembelian baju tidur wanita dengn merek HOKI & SHEILA oleh terdakwa menurun drastis dari jumlah pembelian beberapa tahun sebelumnya yang dalam jumlah besar," ungkap jaksa di depan majelis hakim yang diketuai Marsudin Nainggolan.

Disamping itu, sejak bulan November 2015 hingga Januari 2016, terdakwa memasarkan pakaian tidur wanita dengan merek tersebut. Dibeli melalui terdakwa lain bernama Sudermawaty alias Ivon dari seorang sales bernama Miaw di Tanah Abang, Jakarta.
"Terdakwa Sudermawaty alias Ivon membeli sebanyak 20 lusin dengan harga perpotong sebesar Rp 31 ribu. Pembayaran untuk pembelian tersebu dilakukan dengan cara transfer ke rekening sesuai petunjuk Miaw," jelas jaksa.

Tanggapan :
            Belakangan ini pelanggaran akan hak cipta marak terjadi di Negara kita. Salah satunya pelanggaran seperti kasus diatas mengenai pelanggaran hak merek pakaian tidur wanita merek ‘Hoki & Shelia’. Pelanggaran tersebut merugikan banyak pihak, baik produsen maupun konsumen. Pelanggaran hak cipta merupakan hal yang tidak bertanggung jawab.
            Kasus pelanggaran hak merek seperti kasus diatas dapat terjadi akibat kurangnya rasa untuk menghargai ‘karya’ orang lain serta kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat Indonesia. Apabila masyarakat sadar akan hukum kasus pelanggaran hak merek tersebut tidak mungkin dilakukan oleh oknum oknum nakal, karena sadar akan sanksi yang diterima apabila kita melanggar hak merek tersebut.
            Kesadaran hukum yang kurang di kalangan masyarakat Indonesia memungkinkan terjadi berbagai pelanggaran salah satunya adalah membajak karya seseorang baik secara utuh maupun tidak utuh dengan tanpa izin dari yang menciptakan karya tersebut. Akibatnya dapat merasa dirugikan baik secara moril maupun materil. Menurut saya faktor yang mengakibatkan dari berbagai pelanggaran ini tidak hanya terjadi akibat dari faktor ‘sang’ pelanggar saja, namun ada juga dari faktor luar, misalnya sulit dalam mendapat hak merek karena tata cara yang berbelit belit.
            Untuk mengurangi pelanggaran dalam hak merek tersebut setidaknya kita sebagai masyarakat harus sadar akan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga dapat mengurangi tingkat pelanggaran hak tersebut. Pemerintah juga wajib mensosialisasikan mengenai hukum yang berlaku di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.




Read more...

Minggu, 01 April 2018

Hukum Industri "UU Perindustrian dan UU No.5 tahun 1984

| | 0 komentar


MAKALAH HUKUM INDUSTRI
“UNDANG-UNDANG PERINDUSTRIAN DAN
UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1984”




Disusun Oleh:
Nama/ NPM                : 1. Desi Ayu Kumalasari/ 31416833
                                      2. Firadella Ayudia Utami/ 32416849
  3. Ihza Muzadi Khalis/ 38416223
  4.  Khafi Kurnia Razak/ 33416883
  5. Rizky Agustian F/ 36416589
  6. Muhammad Hisyam/ 34416904
Kelompok                   : 5 (Lima)
Kelas                           : 2ID05



LABORATORIUM TEKNIK INDUSTRI DASAR
JURUSAN TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS GUNADARMA
DEPOK
2018
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah swt yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah swt, sebagaimana yang telah memeberikan rahmat, hidayah, serta nikmat iman dan nikmat islam. Sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah  Hukum Industri.
Dalam penyusunan makalah Hukum Industri, tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada
1.      Ibu Rizqi Intansari Nugrahani, Spsi, Msi selaku dosen mata kuliah Hukum Industri atas kesempatan serta masukan ide dalam penyusunan dan pembuatan makalah ini
2.      Teman-teman kelas 2ID05 atas informasi dan kerjasama dalam proses pembuatan makalah ini
Akhir kata kami berharap semoga makalah Hukum Indsutri dapat memberikan manfaat bagi kita semua.






Depok, 24 Maret 2018



           (Penulis)





BAB I
PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang
Tujuan dari negara Indonesia itu pada hakekatnya untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata. Guna mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia tersebut, pemerintah melakukan beberapa kegiatan yang salah satunya untuk mendorong laju perkembangan perekonomian nasional. Pertumbuhan laju industri merupakan andalan pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian Indonesia.
Perekonomian di Indonesia tidak akan berkembang tanpa dukungan dari peningkatan perindustrian sebagai salah satu sektor perekonomian yang sangat dominan di zaman sekarang.
Karena sebegitu pentingnya sektor industri ini bagi perekonomian Indonesia, maka sudah tentu harus dibentuk satu aturan hukum yang berguna untuk mengatur regulasi di wilayah sektor Industri ini.
Dalam perindustrian terdapat aturan dan perundang-undangan yang menjadi pengatur di dalam perindustrian yaitu pada UU no. 05 Tahun 1984 dimana,
Menurut UU RI No. 05 Tahun 1984 pasal 1, Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
Menurut UU RI No. 05 Tahun 1984 pasal 2, Pembangunan industri berlandaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian lingkungan hidup.

1.2  Tujuan
1.      Mengetahui Undang-undang Perindustrian
2.      Mengetahui isi pasal-pasal pada UU No. 05 1984
3.      Mengetahui isi UU No 3 tahun 2014
BAB II
ISI

1.        UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang baru ternyata   mengamanatkan  untuk  dibentuknya  suatu  lembaga  pembiayaan industri  sendiri  yang  mandiri.  Pembentukan  lembaga pembiayaan  industri yang mandiri  yang dimaksudkan  dalam  Undang-Undang Nomor 3  Tahun 2014 adalah pembentukan Bank Industri. Undang-undang tentang perindustrian ini mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Pembiayaan khusus  atau  Bank  Industri  yang  diatur  dalam  pasal  48  ayat  1,  2  dan  3. Undang-Undang  tentang   Perindustrian  ini  tidak  mengatur  lebih  khusus mengenai bank yang khusus membiayai industri. Pembentukan Bank Industri ini diharapkan dapat menjadi solusi atau jalan keluar  dari pemerintah bagi kalangan  dunia  industri  untuk  mendapatkan  modal  dan  pinjaman  jangka menengah dan panjang bagi kegiatan industri di Indonesia. Satu hal positif dari Undang-Undang Perindustrian yang baru ini yaitu keberpihakan terhadap industri kecil dan  menengah yang dapat dilihat pada batang tubuh dimana terdapat  satu  bab  khusus  yang  mengatur  tentang  pemberdayaan  industri khususnya industri kecil dan industri menengah.  Aspek yang ingin dicapai dengan pemberdayaan tersebut diantaranya adalah peningkatan daya saing dan peningkatan kontribusi kecil dan menengah di perekonomian nasional






2.        UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1984 TENTANG PERINDUSTRIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

A.      KETENTUAN UMUM.
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1.     Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
2.     Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
3.  Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil.
4.    Cabang industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum yang sama dalam proses produksi.
5.     Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
6.   Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
7.   Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri.
8.     Bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan/atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut.
9.    Bahan baku industri adalah bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri.
10. Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
11.   Barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi.
12. Teknologi industri adalah cara proses pengolahan yang diterapkan dalam industri.
13.   Teknologi yang tepat guna adalah teknologi yang tepat dan berguna bagi suatu proses untuk menghasilkan nilai tambah.
14.  Rancang bangun industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan pendirian industri/pabrik secara keseturuhan atau bagian-bagiannya.
15. Perekayasaan industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan industri lainnya.
16.  Standar industri adalah ketentuan-ketentuan terhadap hasil produksi industri yang di satu segi menyangkut bentuk, ukuran, komposisi, mutu, dan lain-lain serta di segi lain menyangkut cara mengolah, cara menggambar, cara menguji dan lain-lain.
17.   Standarisasi industri adalah penyeragaman dan penerapan dari standar industri.
18.   Tatanan industri adalah tertib susunan dan pengaturan dalam arti seluas-luasnya bagi industri.

B.       LANDASAN DAN TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI.
Pasal 2
Pembangunan industri berlandaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian hngkungan hidup.

Pasal 3
Pembangunan industri bertujuan untuk:
1.    meningkatkan kemakmuran dan keseiahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
2.  meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nitai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya;
3.  meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional;
4.    meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri;
5.    memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri;
6.    meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri;
7. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara;
8.  menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

C.      PEMBANGUNAN INDUSTRI.
Pasal 4
(1)  Cabang industri yang penting dan strategis bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



Pasal 5
(1)  Pemerintah menetapkan bidang usaha industri yang masuk dalam kelompok industri kecil, termasuk industri yang menggunakan ketrampilan tradisional dan industri penghasil benda seni, yang dapat diusahakan hanya oleh Warga Negara Republik Indonesia.
(2)  Pemerintah menetapkan jenis-jenis industri yang khusus dicadangkan bagi kegiatan industii kecil yang dilakukan oleh masyarakat pengusaha dari golongan ekonomi lemah.
(3)    Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6
Pemerintah menetapkan bidang usaha industri untuk penanaman modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing.

D.      PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI.
Pasal 7
Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri, untuk:
1.     mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna;
2.   mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur;
3.  mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Pasal 8
Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan bidang usaha industri secara seimbang, terpadu, dan terarah untuk memperkokoh struktur industri nasional pada setiap tahap perkembangan industri.

Pasal 9
Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memperhatikan:
1.  Penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia dengan mempergunakan proses industri dan teknologi yang tepat guna untuk dapat tumbuh dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri;
2.  Penciptaan iklim yang sehat bagi pertumbuhan industri dan pencegahan persaingan yang tidak jujur antara perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan industri, agar dapat dihindarkan pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan.dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat;
3.     Perlindungan yang wajar bagi industri dalam negeri terhadap kegiatan-kegiatan industri dan perdagangan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan nasional pada umumnya serta kepentingan perkembangan industii dalam negeri pada khususnya;
4.     Pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam.

Pasal 10
Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan bagi:
1.  keterkaitan antara bidang-bidang usaha industri untuk meningkatkan nilai tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan produksi nasional:
2.     keterkaitan antara bidang usaha industri dengan sektor-sektor bidang ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan nilai tambah serta sumbangan yang lebib besar bagi pertumbuhan produksi nasional;
3.     pertumbuhan industri melalui prakarsa, peran serta, dan swadaya masyarakat.



Pasal 11
Pemerintah melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan industri dalam menyelenggarakan kerja sama yang saling menguntungkan, dan mengusahakan peningkatan serta pengembangan kerja sama tersebut.

Pasal 12
Untuk mendorong pengembangan cabang-cabang industri dan jenis-jenis industri tertentu di dalam negeri, Pemerintah dapat memberikan kemudahan dan/atau perlindungan yang diperlukan.

E.       IZIN USAHA INDUSTRI.
Pasal 13
(1)  Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh Izin Usaha Industri.
(2) Pemberian Izin Usaha Industri terkait dengan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri.
(3) Kewajiban memperoleh Izin Usaha Industri dapat dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil.
(4)    Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14
(1)   Sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diperolehnya berdasarkan Pasal 13 ayat (1), perusahaan industri wajib menyampaikan infonnasi industri secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada Pemerintah.
(2)  Kewajiban untuk menyampaikan informasi industri dapat dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil.
(3)  Ketentuan tentang bentuk, isi, dan tata cara penyampaian informasi industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15
(1)   Sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diperolehnya berdasarkan Pasal 13 ayat (1), perusahaan industri wajib melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya.
(2) Pemerintah mengadakan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksi industri termasuk pengangkutannya.
(3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksi industri termasuk pengangkutannya.
(4) Tata cara penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

F.       TEKNOLOGI INDUSTRI, DESAIN PRODUK INDUSTRI, RANCANG BANGUN DANPEREKAYASAAN INDUSTRI, DAN STANDARDISASI.
Pasal 16
(1) Dalam menjalankan dan/atau mengembangkan bidang usaha industri, perusahaan industri menggunakan dan menciptakan teknologi industri yang tepat guna dengan memanfaatkan perangkat yang tersedia dan telah dikembangkan di dalam negeri.
(2)    Apabila perangkat teknologi industri yang diperlukan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia di dalam negeri, Pemerintah membantu pemilihan perangkat teknologi industri dari luar negeri yang diperlukan dan mengatur pengalihannya ke dalam negeri.
(3)  Pemilihan dan pengalihan teknologi industri dari luar negeri yang bersifat strategis dan diperlukan bagi pengembangan industri di dalam negeri, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah,


Pasal 17
Desain produk industri mendapat perlindungan hukum yang ketentuanketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18
Pemerintah mendorong pengembangan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Pasal 19
Pemerintah menetapkan standar untuk bahan baku dan barang hasil industri dengan tujuan untuk menjamin mutu hasil industri serta untuk mencapai daya guna produksi.

G.      WILAYAH INDUSTRI.
Pasal 20
(1)  Pemerintah dapat menetapkan wilayah-wilayah pusat pertumbuhan industri serta lokasi bagi pembangunan industri sesuai dengan tujuannya dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara.
(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

H.    INDUSTRI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP.
Pasal 21
(1)    Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan Hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.
(2)  Pemerintah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencegahan kerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap Ungkungan hidup akibat kegiatan industri.
(3) Kewajiban melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil.

I.         PENYERAHAN KEWENANGAN DAN URUSAN TENTANG INDUSTRI
Pasal 22
Penyerahan kewenangan tentang pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23
Penyerahan urusan dan penarikannya kembali mengenai bidang usaha industri tertentu dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab, ditakukan dengan Peraturan Pemerintah.

J.        KETENTUAN PIDANA
Pasal 24
(1)    Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh limajuta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan Izin Usaha Industrinya.
(2) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan Izin Usaha Industrinya.




Pasal 25.
Barang siapa dengan sengaja tanpa hak melakukan peniruan desain produk industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dipidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah).

Pasal 26
Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan dicabut izin Usaha Industrinya.

Pasal 27
(1)   Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
(2) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbutan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 28
(1)   Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 ayat (1) adalah kejahatan.
(2)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 27 ayat (2) adalah pelanggaran.

K.      KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perindustrian yang tidak hertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku selama belum ditetapkan penggantinya berdasarkan Undang-Undang ini.

L.        KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, (Staatsbiad 1934 Nomor 595) dinyatakan tidak berlaku lagi bagi industri.

Pasal 31
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 1984.

 




BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
1.  Undang-undang no 5 tahun 1984 merupakan undang-undang yang mengatur perindustrian di Indonesia, jadi segala sesuatu ada aturan dan cara untuk melakukanya, dengan adanya undang-undang maka perindustrian di Indonesia semakin teratur dan lebih maju untuk kedepanya
2.  Undang-Undang Nomor 3  Tahun 2014 adalah pembentukan Bank Industri. Undang-undang tentang perindustrian ini mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Pembiayaan khusus  atau  Bank  Industri  yang  diatur  dalam  pasal  48  ayat  1,  2  dan  3.




















Daftar Pustaka

hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_5_1984.htm

e-journal.uajy.ac.id/8896/2/1MIH02172.pdf


Link PowerPoint : https://www.slideshare.net/desiayu/ppt-kelompok-5-hukum-industri

Read more...

Gunadarma University

Cute Hello Kitty Kaoani
desiayyy. Diberdayakan oleh Blogger.
 
 

malaaayu | Designed by: Compartidísimo
Images by: Scrappingmar©