Senin, 14 Mei 2018

Hukum Industri "Inovasi Produk dan Merek"

| | 0 komentar


MAKALAH HUKUM INDUSTRI



Disusun Oleh:
Nama/ NPM                : 1. Desi Ayu Kumalasari/ 31416833
  2. Firadella Ayudia Utami/ 32416849
  3. Ihza Muzadi Khalis/ 38416223
  4.  Khafi Kurnia Razak/ 33416883
  5. Rizky Agustian F/ 36416589
  6. Muhammad Hisyam/ 34416904
Kelompok                   : 5 (Lima)
Kelas                           : 2ID05
























LABORATORIUM TEKNIK INDUSTRI DASAR
JURUSAN TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS GUNADARMA
DEPOK
2018
BAB I
PENDAHULUAN
A.           Latar Belakang
Hak Cipta merupakan hak khusus bagi pencipta atau pemegangnya untuk memperbanyak atau menggandakan hasil karya ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan. Pencipta berhak pula atas manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaannya tersebut, baik dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pelanggaran Hak Cipta itu dihukum sebagaimana yang tercantum menurut Pasal 44 Undang-undang No. 12 Tahun 1997 Junto (J.o) Pasal 72 undang-undang No. 19 Tahun 200.
Harus diakui bahwa penyesuaian terhadap tuntutan masyarakat yang homogen menjadikan kreativitas para pencipta lagu menurun dari tahun ke tahun. Industri rekaman Indonesia dipenuhi dengan lagu-lagu bertema cinta, dengan lirik yang serupa dan melodi yang hampir sama. Ketika komunitas pencipta lagu terbawa arus industri seperti ini, kreativitas dan kualitas ciptaan lagu menjadi tidak penting. Bagi mereka, musik pop tidak lebih dari sekedar hiburan.
Seiring berjalannya waktu, trend penciptaan lagu itu menjadi terabaikan, padahal disitulah ukuran yang sebenarnya penentu eksistensi Hak Cipta berikut pengakuan Hak Moralnya. Banyak sekali peniruan dan penjiplakan ciptaan lagu karea trend selera pop masyarakat dapat menjadi hal yang biasa dan tidak ada yang mempersoalkannya. Dapat kita lihat berarti masih lemahnya hokum Hak Cipta juga Hak Moralnya. Oleh karena itu, maka dapat diambil makalah yang berjudul "Hak Kekayaan Intelektual (HKI)".

B.        Rumusan Masalah
1. Apa pengertian dari hak cipta
2. Apa saja sanki pelanggaran hak cipta
3. Apa pengertian dari merk

C.        Tujuan
1. Mengetahui pengertian dari hak cipta
2. Mengetahui sanki pelanggaran hak cipta
3. Mengetahui prinsip-prinsip HKI
4. Membuat logo/merk yang dijadikan sebagai hak cipta






















BAB II
ISI
Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.
Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran si pencipta dalam kurun waktu tertentu. HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mendefinisikan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (pasal 1 ayat 1).
1.       Prinsip-primsip HKI
a.     Prinsip Ekonomi (The Economic Argument)
Berdasarkan prinsip ini HKI memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya, pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya seperti dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya. Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memeberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. 
b.     Prinsip Keadilan (The Principle of Natural Justice)
Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya. Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya. 
c.     Prinsip Kebudayaan (The Cultural Argument)
Berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu, HKI juga akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara. Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. 
d.     Prinsip Sosial (The Social Argument)
Berdasarkan prinsip ini, sistem HKI memberikan perlindungan kepada pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan atau kesatuan itu saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam undang-undang hak cipta Indonesia. Prinsip social ( mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara ), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan bedasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. 


2.       Cabang- Cabang HKI
a.     Hak cipta  (copy right)
Hak cipta adalah hak eklusif hak (hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pilihan lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya)  bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Di Indonesia, pengaturan hak cipta diatur dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta (UUHC). Sifat kebendaan hak cipta yaitu benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta ini bisa beralih dari satu orang ke orang lain tapi tidak bisa secara lisan harus dengan bukti otentik secara tertulis baik tanpa atau dengan akta notaris.
Pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jendral HKI atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Hak pencipta dibagi 2, yaitu:
1)    Hak ekonomi (economi right) adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi bagi penciptanya atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat atas ciptaan serta produk hak terkait.
2)    Hak moral ( moral right) adalah hak yang melekat  pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak ekonomi pada hak cipta atau hak terkait telah dialihkan, kecuali dengan persetujuan pencipta dengan persetujuan ahli warisnya dalam pencipta telah meninggal dunia.
b.     Hak  paten (patent)
Hak paten adalah hak eklusif yang diberikan oleh Negara kepada investor atau hasil invensi dalam bidang teknologi, selama jangka waktu tertentu melakukan invensinya atau memberikan persetujuan pada pihak lain untuk melaksanaknnya. Dasar hukumunya yaitu UU No. 24 tahun 2001 tentang paten.
c.     Hak merek (trademark)
Pasal 1 ayat 1 UU Merek merumuskan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Tanda yang dapat diklasifikasikan merek yaitu, kata, huruf, angka, gambar, warna, dan gabungan unsur-unsur tersebut, seperti satu warna (single colour), tanda-tanda 3 dimensi baik berbentuk sebuah produk atau kemasan, tanda-tanda yang dapat didengar, tanda-tanda yang dapat dicium, tanda-tanda bergerak. Merek terdiri dari merek jasa, dagang dan kolektif. Ketentuan dalam pendaftaran merek mencakup hal sebagai berikut:
1)    Sebuah merek bisa didaftarkan apabila memenuhi syarat yaitu adanya daya pembeda dan keaslian (originality)
2)    Sebuah merek tidak dapat didaftarkan apabila terjadi hal-hal berikut:
a)    Permohonan dilakukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik
b)     Merek tersebut mengandung salah satu unsur yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yan   dimohonkan pendaftarannya.
3)    Sanksi pidana :
a)    Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara pling lama 5 tahun dan atau denda paing banyak Rp 1.000.000.000,00
b)    Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00.
4)    10 prinsip penting UU Merek Indonesia:
·         Merek merupakan sebuah tanda yang membedakan sebuah produk barang atau jasa dengan produk barang atau jasa lain yang sejenis
·         Perlindungan merek diberikan dengan pendaftaran
·         Pihak yang mengajukan permohonan dibatasi
·         Jangka waktu perlindungan merek dapat diperpanjang
·         UU merek menyediakan pengecualian khusus terhadap perlindungan indikasi asal yang tak harus didaftarkan
·         Menganut asas pendaftar pertama.
·          Menggunakan prinsip permohonan merek yang beritikad baik
·         Penghapusan merek oleh Direktorat Jendral HKI terjadi karena 4 kemungkinan, yaitu atas prakarsa Direktorat Jendral HKI, atas permohonan dari pemegang merek, keputusn pengadilan, tidak diperpanjangnya jangka waktu perlindungan merek
·         Putusan pengadilan niaga hanya data diajukan kasasi
·         Menyadarkan proses tuntutan pidana berdasarkan delik aduan

3.       Dalam ketentuan Hukum Pidana berikut ini adalah pasal – pasal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bagi orang – orang yang melanggar hak cipta :
a.   Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing – masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
b.   Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
c.   Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersil suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (menurut UU No.15 Tahun 2001). Merek dapat dibedakan dalam beberapa macam, antara lain:
1.       Merek dagang: merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang / beberapa orang / badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis.
2.       Merek jasa: merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang / beberapa orang / badan hukun untuk membedakan dengan jasa sejenis.
3.       Merek kolektif: merek yang digunakan pada barang / jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang / badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang / jasa sejenis.
Pengertian dari hak merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
Merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis. Penemuan produk baru air mineral dengan merek “water” dengan logo sebagai berikut:







            Produk air mineral ini dibuat untuk semua umur karena tidak ada batasan umur untuk mengkonsumsinya. Nama Water dipilih karena mempunyai arti air dan juga mudah untuk diingat serta mudah untuk disebut, masyarakat juga sudah tidak asing dengan nama tersebut. Sehingga masyarakat sering membeli airmineral dengan nama Water. Logo dari produk ini mempunyai dua warna yaitu hijau dan biru. warna biru dipilih sebagai warna dasar produknya karena warna biru menggambarkan lautan yang luas dimana lebih diartikan sebagai air. Warna hijau dipilih karena menggambarkan gunung karena untuk memberitahu ke customer kalau sumber air Water ini berasal langsung dari pegunungan yang diolah untuk di minum.


Daftar Pustaka


Read more...

Selasa, 17 April 2018

Hukum Industri "Hak Cipta"

| | 0 komentar

Kasus 1
Kerugian akibat software bajakan Rp12,8 T
Sindonews.com - Berdasarkan data dari riset Internasional Data Corporation (IDC) hingga April 2012 lalu melansir jumlah peredaran software bajakan di Indonesia sebesar 86 persen dengan kerugian total sekitar Rp12,8 triliun, naik sekitar 10 persen dari tahun 2011. Angka itu menempatkan Indonesia di urutan 11 dunia terkait penggunaan software palsu.

Sekretaris Jendral Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), Justisiari P. Kusumah, mengatakan, penggaran hak cipta seperti itu telah menekan potensi penerimaan pajak, devisa, dan kesempatan kerja.

“Untuk pemasukan negara, hal itu jelas berpengaruh, barang–barang ilegal yang diperjualbelikan itu lolos dari pengenaan pajak bea dan cukai,” ujarnya usai acara sosialisasi Program Mal IT Bersih di Hotel Horison Semarang, Senin (16/7/2012).

Bersama Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI), lanjut Justisiari, pada 2005 telah mengadakan survei pada 12 industri. Hasilnya, ada 124 ribu orang kehilangan pekerjaan akibat pelanggaran hak cipta.

“Pada riset lima tahun sesudahnya angka itu meningkat hampir 9 kali lipat, hal ini menggerakkan kami melakukan sosialisasi anti pembajakan dengan program Mal IT Bersih di sejumlah kota besar di Indonesia,” tambahnya.

Bersama dengan Ditjen HKI Kemenkum HAM dan Mabes Polri, dan pengelola mal, pihaknya melakukan sosialisasi mulai Juli hingga November 2012. Mulai dari; Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan hingga Makassar.

“Jika ini menjadi komitmen, maka citra mal tentu saja akan bagus, sebagai pusat perbelanjaan produk asli,” terangnya.

Pengelola Semarang Computer Center (SSC), Linda Rusnanny, menyambut baik program tersebut. Dia juga antusias ketika pihak terkait bersama–sama mensosialisasikan penggunaan software asli di SSC, lewat imbauan dan pemasangan poster.

“Namun demikian, hal ini tentu perlu adanya kesamaan persepsi dari pihak terkait, baik penjual maupun konsumennya,” sambutnya.

Kepala Sub Direktorat I Industri Perdagangan dan Investasi (Induksi) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng, AKBP Sugeng Haryanto, mengaku pihaknya rutin mengupayakan pencegahan dan penindakan atas pelanggaran seperti ini.

“Saya pikir tidak ada kendala untuk kasus seperti ini, asalkan semua pihak terkait punya persepsi yang sama, di wilayah hukum kami (Jateng), kami rutin menindak, bahkan hingga kaset dan Compact Disc (CD) bajakan,” tutupnya.

Tanggapan :
            Peraturan mengenai hak cipta di Indonesia sendiri telah ada dan diatur dalam undang undang. Kemajuan teknologi dan informasi yang semakin canggih serta di dukung dengan rasa keingin tahuan dari bangsa kita maka menimbulkan berbagai dampak, salah satunya yaitu pembajakan software yang belakangan ini marak terjadi di Negara kita.
            Angka pembajakan software di Indonesia mencapai 86% dan mengakibatkan kerugian sebesar 12,8 triliun (Berdasarkan data dari riset Internasional Data Corporation (IDC) hingga April 2012). Kasus pembajakan software tersebut termasuk ke dalam hak cipta karena melanggar aturan yang telah ditetapkan. Misalnya dengan seharusnya membayar sejumlah uang untuk memakai sebuah software, lalu karena berbagai alas an para hacker membuat sejumlah crack untuk software tersebut hingga dapat digunakan secara gratis.
            Pembajakan software tersebut sebenarnya memiliki beberapa dampak negative. Misalnya sang pemilik hak cipta dapat kehilangan pekerjaannya karena hak ciptanya dicabut akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Perangkat yang menggunakan software ‘gratisan’ tersebut sebenarnya juga lebih rentan terkena virus, karena dengan pembajakan software otomatis merusak sistem keamanan yang ada dalam software tersebut, sehingga banyak virus yang bisa masuk ke dalam perangkat tersebut dan merugikan pengguna dari perangkat tersebut.
            Mulai saat ini, alangkah baiknya kita sadar dan lebih peka terhadap pembajakan software. Karena dengan perilaku tidak bertanggung jawab ini dapat merugikan banyak pihak baik pihak yang meretas maupun pihak pengguna.  Apa salahnya membayar sejumlah harga demi kebaikan bersama?

Kasus 2
Diduga Langgar Hak Merek, Dua Pedagang Pakaian di Pusat Pasar Diadili

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sugiarty dan Sudermawaty alias Ivon, dua pedagang di Toko A.N Jalan Pusat Pasar Medan, menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (18/1/2018) atas perkara pelanggaran hak merek.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rizkie A Harahap mengatakan kasus ini bermula ketika terdakwa Sugiarty membeli pakaian tidur wanita merek Hoki & Shelia yang diproduksi di Kompleks Taman Giri Indah, Kabupaten Cipanas, Jawa Barat.

"Merek dagang tersebut diketahui merupakan milik Veronica Thalib yang telah didaftarkan ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI pada tahun 2003 dengan Nomor Pendaftaran IDM000020475," ucap Rizkie di Ruang Cakra VI PN Medan.
Setelah mendapatkan pakaian tidur wanita dengan merek tersebut, kemudian terdakwa menjualnya di Toko A.N. milik terdakwa hingga tahun 2015.

"Akibatnya dalam dua tahun terakhir (2014 dan 2015), pembelian baju tidur wanita dengn merek HOKI & SHEILA oleh terdakwa menurun drastis dari jumlah pembelian beberapa tahun sebelumnya yang dalam jumlah besar," ungkap jaksa di depan majelis hakim yang diketuai Marsudin Nainggolan.

Disamping itu, sejak bulan November 2015 hingga Januari 2016, terdakwa memasarkan pakaian tidur wanita dengan merek tersebut. Dibeli melalui terdakwa lain bernama Sudermawaty alias Ivon dari seorang sales bernama Miaw di Tanah Abang, Jakarta.
"Terdakwa Sudermawaty alias Ivon membeli sebanyak 20 lusin dengan harga perpotong sebesar Rp 31 ribu. Pembayaran untuk pembelian tersebu dilakukan dengan cara transfer ke rekening sesuai petunjuk Miaw," jelas jaksa.

Tanggapan :
            Belakangan ini pelanggaran akan hak cipta marak terjadi di Negara kita. Salah satunya pelanggaran seperti kasus diatas mengenai pelanggaran hak merek pakaian tidur wanita merek ‘Hoki & Shelia’. Pelanggaran tersebut merugikan banyak pihak, baik produsen maupun konsumen. Pelanggaran hak cipta merupakan hal yang tidak bertanggung jawab.
            Kasus pelanggaran hak merek seperti kasus diatas dapat terjadi akibat kurangnya rasa untuk menghargai ‘karya’ orang lain serta kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat Indonesia. Apabila masyarakat sadar akan hukum kasus pelanggaran hak merek tersebut tidak mungkin dilakukan oleh oknum oknum nakal, karena sadar akan sanksi yang diterima apabila kita melanggar hak merek tersebut.
            Kesadaran hukum yang kurang di kalangan masyarakat Indonesia memungkinkan terjadi berbagai pelanggaran salah satunya adalah membajak karya seseorang baik secara utuh maupun tidak utuh dengan tanpa izin dari yang menciptakan karya tersebut. Akibatnya dapat merasa dirugikan baik secara moril maupun materil. Menurut saya faktor yang mengakibatkan dari berbagai pelanggaran ini tidak hanya terjadi akibat dari faktor ‘sang’ pelanggar saja, namun ada juga dari faktor luar, misalnya sulit dalam mendapat hak merek karena tata cara yang berbelit belit.
            Untuk mengurangi pelanggaran dalam hak merek tersebut setidaknya kita sebagai masyarakat harus sadar akan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga dapat mengurangi tingkat pelanggaran hak tersebut. Pemerintah juga wajib mensosialisasikan mengenai hukum yang berlaku di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.




Read more...

Gunadarma University

Cute Hello Kitty Kaoani
desiayyy. Diberdayakan oleh Blogger.
 
 

malaaayu | Designed by: Compartidísimo
Images by: Scrappingmar©